PANGKALPINANG – Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan bersama Sekretaris Daerah dan Forkopimda menghadiri rapat koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi tahun 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri, Senin (8/1/2023) di Smart Room Center Kantor Wali Kota Pangkalpinang.
Rakor yang dilaksanakan secara virtual dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Dalam pertemuan rutin ini Tito menyampaikan, berdasarkan tren pertumbuhan ekonomi dunia, Indonesia berada dalam posisi cukup baik yaitu di angka 4,94 persen meskipun angka tersebut dinilainya sedikit menurun. Dari 185 negara di dunia, Indonesia termasuk di urutan ke 49 dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik.
Tito juga menjelaskan, laju inflasi saat ini masih terkendali diangka 2,61 persen, meskipun ada kenaikan month to month (m-o-m) sebesar 0,03 persen dari 0.38 ke 0,41 persen.
“Ini juga sangat variatif. Ada daerah juga yang tinggi diatas 2.61 persen datanya akan kita share. Dan daerah yang tinggi tolong betul-betul di cek masalahnya apa yang membuatnya naik, ” tegas Tito.
Sementara berdasarkan data rilis BPS (2/1), diketahui bahwa Kota Pangkalpinang secara year on year (y-o-y) masuk dalam 10 kota dengan tingkat inflasi terendah yakni di angka 2.01 persen.
Menanggapi hal tersebut Pj Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan menyampaikan, angka inflasi saat ini masih seperti pekan sebelumnya dan belum dilakukan pembahasan ulang terkait fluktuasi kenaikannya.
“Karena posisi kita masih seperti yang disampaikan di tahun kemarin masih di 2.01 persen, ” ungkapnya.
Sebagai upaya menekan angka inflasi, Lusje menuturkan pemerintah kota akan terus melihat potensi inflasi ke depan seperti pada perayaan hari-hari besar. Hal ini ditujukan untuk mengetahui mekanisme pasar seperti apa yang akan dilakukan.
“Seperti dalam waktu dekat, perayaan Imlek dan puasa yang akan mmenjadi konsen kita seperti apa nanti mekanisme pasar yang akan kita lakukan, ” ungkapnya.
Namun hingga sekarang tingkat inflasi Kota Pangkalpinang masih tetap terjaga dan upaya kolaborasi dengan pihak terkait seperti bulog maupun pelaku bisnis lainnya masih tetap dilakukan. (*)
Sumber: Dinas Kominfo
